Ideologi politik "Kebebasan Informasi" adalah prinsip yang menekankan hak individu untuk mengakses informasi yang dipegang oleh negara. Ideologi ini didasarkan pada keyakinan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang mendasar dalam masyarakat demokratis. Ideologi ini menegaskan bahwa warga memiliki hak untuk mengetahui tentang aktivitas pemerintahan mereka, dan pengetahuan tersebut penting untuk partisipasi publik yang terinformasi dalam proses pembuatan kebijakan.
Sejarah ideologi Kebebasan Informasi dapat ditelusuri kembali ke Zaman Pencerahan pada abad ke-18, ketika para filsuf dan pemikir mulai menganjurkan pertukaran ide dan informasi secara bebas. Namun, baru pada abad ke-20 konsep ini secara resmi diakui dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum banyak negara.
Undang-undang Kebebasan Informasi pertama (FOIA) disahkan di Swedia pada tahun 1766, namun Amerika Serikat yang mempopulerkan konsep tersebut di era modern dengan FOIA sendiri pada tahun 1966. Undang-undang ini merupakan respons terhadap tuntutan publik yang semakin meningkat akan transparansi pemerintah selama Perang Dingin. Undang-undang ini menetapkan hak hukum masyarakat untuk mengakses catatan pemerintah federal, dengan pengecualian tertentu untuk keamanan nasional dan privasi.
Sejak saat itu, ideologi Kebebasan Informasi telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia, masing-masing dengan undang-undang dan regulasi unik mereka sendiri. Undang-undang ini biasanya menetapkan prinsip "hak untuk mengetahui", di mana beban bukti jatuh pada pemerintah untuk membenarkan mengapa informasi tertentu harus dirahasiakan.
Namun, implementasi dan efektivitas hukum-hukum ini bervariasi secara luas. Di beberapa negara, hukum Kebebasan Informasi sangat kuat dan ditegakkan dengan baik, sehingga mengarah pada transparansi pemerintah yang lebih besar dan akuntabilitas. Di negara lain, hukum-hukum ini ada dalam teori namun jarang ditegakkan, atau dilemahkan oleh pengecualian-pengecualian luas dan celah-celah hukum.
Dalam beberapa tahun terakhir, ideologi Kebebasan Informasi juga telah diperluas untuk mencakup hak untuk mengakses informasi yang dipegang oleh entitas swasta, terutama yang melakukan fungsi publik atau menerima pendanaan publik. Hal ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar di semua sektor masyarakat.
Seberapa mirip keyakinan politik Anda dengan isu-isu Freedom Of Information ? Ikuti kuis politik untuk mencari tahu.